Pesisir Barat – Wakil Bupati Pesisir Barat Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan agenda Tanggapan Pemerintah Terhadap Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD, di ruang rapat paripurna DPRD Pesibar, Kamis (6/11/2025).
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri, S.M., itu dihadiri 17 dari 24 anggota DPRD. Selain itu tampak hadir juga para Staf Ahli, forkopimda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Camat.
Wakil Bupati, Irawan Topani dalam sambutannya menyampaikan tanggapan terkait Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak.
Ini semua lanjutnya, merupakan bentuk komitmen dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak di setiap daerah.
Menurutnya, Pendidikan ramah anak juga memerlukan perhatian khusus terhadap karakteristik lokal seperti faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan.
"Terkait peningkatan pendidikan di Pesibar, Pemkab bersama DPRD pada tahun 2019 telah mengesahkan Perda tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan. Artinya, penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Ramah Anak diharapkan dapat menjadi harmoni dengan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tersebut, sehingga tujuan peningkatan pendidikan di Pesibar akan lebih berjalan maksimal, merata dan berkualitas,” ujar Wakil Bupati, Irawan Topani.
Wakil Bupati, Irawan Topani menegaskan, Pemkab Pesibar sepakat bahwa Raperda tentang Pendidikan Inklusif dan Ramah Anak memiliki peranan penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan ramah anak.
“Dengan adanya payung hukum Perda yang nantinya akan disusun dan disahkan, diharapkan berbagai instansi dapat bekerjasama secara optimal dan terarah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif yang menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung hak-hak anak secara umum,” jelasnya
“Pemkab Pesibar mengapresiasi DPRD Pesibar yang peduli dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Pesibar yang diwujudkan dalam bentuk inisiatif penyusunan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Ramah Anak,” pungkanya (Jn)