JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan profesionalisme aparatur sipil negara. Hal tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja koordinasi dan konsultasi strategis Bupati Lampung Utara ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta, Selasa (27/01).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Lampung Utara didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Plt. Inspektur Kabupaten Lampung Utara, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara. Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Kementerian PANRB, Dra. Reni Suzana, MPPM, didampingi Kepala Biro SDM dan Umum, Perwita Sari, SST, SE, M.Si.
Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan penataan sumber daya manusia aparatur agar selaras dengan kebijakan nasional.
Sejumlah agenda penting dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya terkait penataan tenaga Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN), termasuk mekanisme transisi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu maupun PPPK Paruh Waktu sesuai dengan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru. Selain itu, turut dibahas penguatan sistem pengawasan internal serta percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bupati Lampung Utara menegaskan bahwa konsultasi ke KemenPAN-RB merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
“Kehadiran kami bersama Inspektur, Kepala BKPSDM, dan Kepala Dinas Kominfo adalah untuk memastikan bahwa arah reformasi birokrasi di Kabupaten Lampung Utara sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kami ingin memberikan kepastian bagi tenaga honorer sekaligus memastikan transformasi digital dapat diwujudkan secara nyata dalam sistem kerja pemerintahan,” ujar Bupati Lampung Utara.
Sekretaris Kementerian PANRB, Dra. Reni Suzana, menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
Kementerian PANRB juga memberikan arahan teknis agar proses penataan kepegawaian dan penguatan digitalisasi dapat segera diimplementasikan secara terencana, terukur, dan akuntabel.
Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara optimistis dapat mewujudkan birokrasi yang semakin profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, seiring dengan tuntutan perkembangan teknologi dan dinamika pelayanan publik di era digital.(*)
Tags
Jakarta
